Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2012

KORUPSI DI INDONESIA

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih. Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini. Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi di Indonesia. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakakukan dibanyak ruang seminar, booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Meanstream perlawanan terhadap korupsi juga dijewantahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti

POLITIK EKONOMI LIBERAL

Politik Ekonomi liberal A.       Latar Belakang Berbicara masalah Politik tidak pernah lepas dari yang namanya Hegemoni, demikian dengan Politik Ekonomi Liberal, yang mana politik ekonomi liberal disini di implementasikan oleh bangsa colonial belanda saat menjajah Indonesia. Pertama di awali dengan politik tanam paksa oleh Gubernur Jendral Van den Bosch karena banyak kritikan dari tokoh-tokoh pemikir atau kaum intelektual barat, maka dari politik tanam paksa di bidang ekonomi dan social dihapus atau bergeser ke ranah politik liberal B.       Pengertian q   Definisi Politik Menurut Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai kemenangan. q    Definisi Ekonomi secara umum ekonomi adalah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi keb

SEJARAH KAPITALISME DAN REVOLUSI INDUSTRI

A. Latar Belakang Terjadinya perubahan politik di Eropa menyebabkan Bangsa Barat menjelajahi Samudera, yang mana tujuan dari Bangsa Eropa tersebut adalah berlayar dan berdagang, di awali dengan perdagangan publik bangsa barat menerapkan Monopoli Perdangan. selain berdagang bangsa barat mencari rempah demi tercapainya logam mulia yaitu standarisasi kekayaan Dengan terjadinya suatu paham Perdagangan tersebut dan perubahan politik di Eropa, Karl Marx mengusul atau menerapkan sistem Kapitalisme. karena menurut Karl Marx lebih efektif dan efisien. B. Definisi Kapitalisme Secara umun Kapitalisme adalah suatu paham atau sistem ekonomi yang kegiatan industrinya berasal dari modal pribadi dan modal perusahaan dengan persaingan bebas. Menurut Karl Marx, Kapitalisme adalah suatu paham ekonomi atau sistem pergaulan hidup yang muncul karena terjadinya pemisahan faktor tenaga kerja dan faktor produksi. Berdasarkan perkembangannya kapitalisme dibedakan menjadi 2, yakni: 1. Kapitalisme kuno/t

PENJAJAHAN VOC DI INDONESIA

A. Latar Belakang kedatangann VOC ke Indonesia di awali penjajahan Spanyol di Belanda, dengan dikuasainya negara belanda oleh spanyol, menyebabkan bangsa belanda untuk mencari dana untuk perang di belanda, yaitu salah satunya mengarungi samudera atau berlayar ke area timur guna melakukan perdangan di asia timur, khususnya di indonesia. Demi terwujudnya perdangan yang efektif, Bangsa Belanda membentuk VOC Pada tanggal 20 Maret 1602 sebagai Kongsi perdagangan. B. Tujuan dibentuknya VOC 1. Untuk menghindari persaingan perdagangan antara bangsa belanda dan bangsa asing 2. Mencari dana untuk pemerintah belanda yang sedang menghadapi perang dengan spanyol Hak-hak  Istimewa VOC (octrooi) Monopoli perdagangan Mendirikan benteng Membentuk angkatan perang Menyatakan perang Selain mempunyai hak istimewa VOC juga membuat peraturan, diantaranya adalah: Bekerjasama dengan raja-raja setempat Penguasa pribumi wajib menyetor sebagian hasil bumi Rakyat pribumi harus membayar pajak sesuai k